Wisman Kena PWA Rp150 Ribu, Prof Anom; Bandara Ngurah Rai Mesti Pelayanan Tanpa Antrean
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Drs I Putu Anom M.Par yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Wilayah Bali mengharapkan pengelolaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai meniru tata kelola Bandara internasional Changi Singapura maupun Bandara Kolkata India.
"Pada intinya Kita harus meniru tata kelola Bandara Internasional Changi Singapura maupun Bandara Kolkata India yang sudah memperhatikan sampai hal-hal kecil seperti memberi gratis kepada penumpang," kata Prof Anom di Denpasar, Jumat (24/1).
Menurutnya, Bandara Ngurah Rai tergolong bandara internasional yang banyak kedatangan wisatawan mancanegara yang wajib mendapat pelayanan yang baik karena durasi waktu penerbangan dari negara asalnya banyak waktu lama terutama dari kawasan Eropa, Amerika, Afrika, Timur Tengah dan lainnya.
"Durasi penerbangan sekitar 5 jam hanya wisatawan dari kawasan ASEAN, Australia, oleh karena itu pada waktu kedatangan di terminal internasional jangan sampai penumpang/wisatawan mancanegara menunggu lama dengan antrean panjang," ujarnya.
Apalagi Bali sudah mewajibkan wisman membayar Tourism Levy atau Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sejak tanggal 14 Februari 2024 sebesar Rp150 rbu/orang yang tentunya wajib Bali memberi pelayanan yang baik, keamanan, kenyamanan.
Secepatnya dicarikan solusi mengatasi kemacetan dengan berbagai langkah teknis pengaturan lalu lintas atau berbagai model rekayasa lalu lintas seperti ganjil- genap pada saat atau waktu tertentu sesuai kondisi di lapangan.
Upaya itu agar wisatawan bisa memanfaatkan secara optimal lama tinggalnya di Bali untuk mengunjungi daya tarik wisata yang tersebar diseluruh Bali sehingga terjadi pemerataan pendapatan dari aktivitas pariwisata.
"Sudah mendesak ada pembenahan tata kelola pariwisata Bali sehingga wisatawan kembali ada keinginan utk berkunjung kembali ke Bali," harapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih, dan didampingi Ketua Komisi III I Nyoman Suyasa meminta pengelolaan Bandara I Gusti Ngurah Rai agar mengutamakan kenyamanan.
Upaya itu agar citra pariwisata Bali tetap terjaga, wisatawan yang datang ke Pulau Dewata merasakan kesan positif ketika balik ke negaranya.
Untuk itu, ditegaskan agar Bandara Ngurah Rai tidak hanya mengejar keuntungan semata, bisa melakukan benchmarking dengan Bandara Singapore atau Thailand.
Berapa persen dari kapasitas maksimal mereka terapkan? Pihaknya meminta Angkasa Pura bisa membedakan yang mana kapasitas terminal dan mana kapasitas runway.
"Bisa memperhatikan kapasitas bandara agar tetap nyaman, bukan hanya pendapatan. Korbannya kita, karena ekonomi Bali dan tergntung dari pariwisata," kata Ajus Linggih di Denpasar, Kamis (23/1).
Hal itu disampaikan ketika Komisi II dan Komisi III DPRD Bali menggelar rapat kerja dengan PT Angkasa Pura I di Bandara Ngurah Rai, Imigrasi, Bea Cukai, serta Dinas Perhubungan.
Hadir pula anggota seperti Anak Agung Istri Paramitha Dewi, Grace Natalie Suryawijaya, dan Nyoman Laka.
Begitu juga, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Bea Cukai Ngurah Rai I Putu Agus Aryawan didampingi Pejabat Fungsional Mohamad Nano Mursito, CSR Departement Head Angkasa Pura Rio Hendarto didampingi Edy Susilo, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ngurah Rai Alexander Maxwell, Plt Kepala Bapenda Bali I Wayan Budiasa dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bali Nyoman Sunarya.
“Bagaimana caranya nyaman, habis flight belasan jam terus disuruh nunggu di bandara (Bandara Ngurah Rai-red) sampai dua jam dan tidak disediakan air minum ataupun semacam,” ujarnya.
Namun pihaknya tidak menyalahkan satu atau dua pihak, tetapi perlu kerja sama dari multipihak baik dari sisi Imigrasi, Bea Cukai maupun Angkasa Pura.
"Kalau dibilang kapasitas Bandara Ngurah Rai itu masih cukup segala macam berapa tahun lagi? Karena itu, dia lebih condong meminta PT Angkasa Pura untuk mendukung pembangunan Bandara Bali Utara," tanyanya.
Terkait complain dari Komisi II DPRD Bali mendapatkan keluhan bagasi sampai 2 jam dengan penerbangan Emirates EK398/26DEC/DXB-DPS.
Terkait hal itu sebenarnya masalah klasik yang sudah sering AOC sampaikan dalam rapat-rapat dan komunikasi-komunikasi bersama.
Kecepatan baggage presentation ada beberapa faktor, antara lain 1) Kecepatan airlines mengirim bagasi dari pesawat ke breakdown, bottle neck yang ada apabila service road padat; 2) Begitu bagasi di breakdown area, penurunan bagasi pada x-ray customs. Menaruh container bagasi dengan layout baggage breakdown yang narrow; 3) Petugas customs x-ray bagasi, ini sangat berpengaruh karena satu staff x-ray juga melakukan tugas menangani bagasi suspect sehingga proses terhenti beberapa detik, dikalikan dgn jumlah bagasi yang suspect, misal rata-rata 20-40detik x 100 bagasi maka sekitar 3000 detik (50 menit) proses terhenti; 4) Agar customs menerapkan metode pengecekan yang lebih efficient, karena saat ini imigrasi sudah cepat dan penumpang menumpuk di carousel nunggu bagasi.
Apalagi saat ini Bandara Ngurah Rai hanya punya satu runway. “Bayangkan kalau satu runway ini bermasalah dan lama untuk menyelesaikan masalahnya, berapa potensi pendapatan Bali yang kita harus korbankan? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita bersama,” bebernya.
Terhadap dampak bagi pariwisata Bali 5 tahun ke depan, dia mengaku cukup pesimis apabila masyarakat ataupun pemerintah itu tidak bersama-sama menyelesaikan masalah ini.
“Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah hari ini, tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah besok. Masalah besok itu pasti akumulasi dari masalah hari ini, apalagi kita selalu ngomong oh wisatawan Bali meningkat setiap tahun, justru itu menjadi alarm buat kita,” tegasnya.
Maka dari itu, kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan pengembangan pariwisata yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bali.
Ajus Linggih juga Ketua HIPMI Bali berharap ada alih fungsi ruangan di dalam Angkasa Pura karena Bea Cukai memerlukan ruangan yang lebih untuk alat-alat pemindai ekstra. Tentu dari Bea Cukai sudah ada komitmen untuk penambahan personel.
Selain itu, pihak Angkasa Pura bisa lebih jujur dan terbuka memberikan data kepada pihak-pihak terkait sehingga dalam mengambil keputusan bisa tepat.
Bahkan pihaknya prediksi jika ada penambahan bandara baru di Bali. Diyakini tidak akan mengurangi keuntungan Bandara Ngurah Rai. Bila perlu Angkasa Pura yang ikut dalam membangun badara baru tersebut dan tidak tidak perlu lagi mencari modal dengan pihak lain.
Terkait subway untuk mengurangi kemacetan, dia menyatakan, anggaplah skenario itu jadi, berapa tahun lagi bisa operasi? Masalahnya kan menumpuk.
"Kalau kita ngomong 3 atau 4 tahun lagi, masalahnya sudah menumpuk. Solusi jangka pendek, jangka menengahnya apa kan gitu. Jangan hanya kita jual mimpi aja ke masyarakat,” pungkasnya. (GAB/001)
"Pada intinya Kita harus meniru tata kelola Bandara Internasional Changi Singapura maupun Bandara Kolkata India yang sudah memperhatikan sampai hal-hal kecil seperti memberi gratis kepada penumpang," kata Prof Anom di Denpasar, Jumat (24/1).
Menurutnya, Bandara Ngurah Rai tergolong bandara internasional yang banyak kedatangan wisatawan mancanegara yang wajib mendapat pelayanan yang baik karena durasi waktu penerbangan dari negara asalnya banyak waktu lama terutama dari kawasan Eropa, Amerika, Afrika, Timur Tengah dan lainnya.
"Durasi penerbangan sekitar 5 jam hanya wisatawan dari kawasan ASEAN, Australia, oleh karena itu pada waktu kedatangan di terminal internasional jangan sampai penumpang/wisatawan mancanegara menunggu lama dengan antrean panjang," ujarnya.
Apalagi Bali sudah mewajibkan wisman membayar Tourism Levy atau Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sejak tanggal 14 Februari 2024 sebesar Rp150 rbu/orang yang tentunya wajib Bali memberi pelayanan yang baik, keamanan, kenyamanan.
Secepatnya dicarikan solusi mengatasi kemacetan dengan berbagai langkah teknis pengaturan lalu lintas atau berbagai model rekayasa lalu lintas seperti ganjil- genap pada saat atau waktu tertentu sesuai kondisi di lapangan.
Upaya itu agar wisatawan bisa memanfaatkan secara optimal lama tinggalnya di Bali untuk mengunjungi daya tarik wisata yang tersebar diseluruh Bali sehingga terjadi pemerataan pendapatan dari aktivitas pariwisata.
"Sudah mendesak ada pembenahan tata kelola pariwisata Bali sehingga wisatawan kembali ada keinginan utk berkunjung kembali ke Bali," harapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih, dan didampingi Ketua Komisi III I Nyoman Suyasa meminta pengelolaan Bandara I Gusti Ngurah Rai agar mengutamakan kenyamanan.
Upaya itu agar citra pariwisata Bali tetap terjaga, wisatawan yang datang ke Pulau Dewata merasakan kesan positif ketika balik ke negaranya.
Untuk itu, ditegaskan agar Bandara Ngurah Rai tidak hanya mengejar keuntungan semata, bisa melakukan benchmarking dengan Bandara Singapore atau Thailand.
Berapa persen dari kapasitas maksimal mereka terapkan? Pihaknya meminta Angkasa Pura bisa membedakan yang mana kapasitas terminal dan mana kapasitas runway.
"Bisa memperhatikan kapasitas bandara agar tetap nyaman, bukan hanya pendapatan. Korbannya kita, karena ekonomi Bali dan tergntung dari pariwisata," kata Ajus Linggih di Denpasar, Kamis (23/1).
Hal itu disampaikan ketika Komisi II dan Komisi III DPRD Bali menggelar rapat kerja dengan PT Angkasa Pura I di Bandara Ngurah Rai, Imigrasi, Bea Cukai, serta Dinas Perhubungan.
Hadir pula anggota seperti Anak Agung Istri Paramitha Dewi, Grace Natalie Suryawijaya, dan Nyoman Laka.
Begitu juga, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Bea Cukai Ngurah Rai I Putu Agus Aryawan didampingi Pejabat Fungsional Mohamad Nano Mursito, CSR Departement Head Angkasa Pura Rio Hendarto didampingi Edy Susilo, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ngurah Rai Alexander Maxwell, Plt Kepala Bapenda Bali I Wayan Budiasa dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bali Nyoman Sunarya.
“Bagaimana caranya nyaman, habis flight belasan jam terus disuruh nunggu di bandara (Bandara Ngurah Rai-red) sampai dua jam dan tidak disediakan air minum ataupun semacam,” ujarnya.
Namun pihaknya tidak menyalahkan satu atau dua pihak, tetapi perlu kerja sama dari multipihak baik dari sisi Imigrasi, Bea Cukai maupun Angkasa Pura.
"Kalau dibilang kapasitas Bandara Ngurah Rai itu masih cukup segala macam berapa tahun lagi? Karena itu, dia lebih condong meminta PT Angkasa Pura untuk mendukung pembangunan Bandara Bali Utara," tanyanya.
Terkait complain dari Komisi II DPRD Bali mendapatkan keluhan bagasi sampai 2 jam dengan penerbangan Emirates EK398/26DEC/DXB-DPS.
Terkait hal itu sebenarnya masalah klasik yang sudah sering AOC sampaikan dalam rapat-rapat dan komunikasi-komunikasi bersama.
Kecepatan baggage presentation ada beberapa faktor, antara lain 1) Kecepatan airlines mengirim bagasi dari pesawat ke breakdown, bottle neck yang ada apabila service road padat; 2) Begitu bagasi di breakdown area, penurunan bagasi pada x-ray customs. Menaruh container bagasi dengan layout baggage breakdown yang narrow; 3) Petugas customs x-ray bagasi, ini sangat berpengaruh karena satu staff x-ray juga melakukan tugas menangani bagasi suspect sehingga proses terhenti beberapa detik, dikalikan dgn jumlah bagasi yang suspect, misal rata-rata 20-40detik x 100 bagasi maka sekitar 3000 detik (50 menit) proses terhenti; 4) Agar customs menerapkan metode pengecekan yang lebih efficient, karena saat ini imigrasi sudah cepat dan penumpang menumpuk di carousel nunggu bagasi.
Apalagi saat ini Bandara Ngurah Rai hanya punya satu runway. “Bayangkan kalau satu runway ini bermasalah dan lama untuk menyelesaikan masalahnya, berapa potensi pendapatan Bali yang kita harus korbankan? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita bersama,” bebernya.
Terhadap dampak bagi pariwisata Bali 5 tahun ke depan, dia mengaku cukup pesimis apabila masyarakat ataupun pemerintah itu tidak bersama-sama menyelesaikan masalah ini.
“Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah hari ini, tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah besok. Masalah besok itu pasti akumulasi dari masalah hari ini, apalagi kita selalu ngomong oh wisatawan Bali meningkat setiap tahun, justru itu menjadi alarm buat kita,” tegasnya.
Maka dari itu, kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan pengembangan pariwisata yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bali.
Ajus Linggih juga Ketua HIPMI Bali berharap ada alih fungsi ruangan di dalam Angkasa Pura karena Bea Cukai memerlukan ruangan yang lebih untuk alat-alat pemindai ekstra. Tentu dari Bea Cukai sudah ada komitmen untuk penambahan personel.
Selain itu, pihak Angkasa Pura bisa lebih jujur dan terbuka memberikan data kepada pihak-pihak terkait sehingga dalam mengambil keputusan bisa tepat.
Bahkan pihaknya prediksi jika ada penambahan bandara baru di Bali. Diyakini tidak akan mengurangi keuntungan Bandara Ngurah Rai. Bila perlu Angkasa Pura yang ikut dalam membangun badara baru tersebut dan tidak tidak perlu lagi mencari modal dengan pihak lain.
Terkait subway untuk mengurangi kemacetan, dia menyatakan, anggaplah skenario itu jadi, berapa tahun lagi bisa operasi? Masalahnya kan menumpuk.
"Kalau kita ngomong 3 atau 4 tahun lagi, masalahnya sudah menumpuk. Solusi jangka pendek, jangka menengahnya apa kan gitu. Jangan hanya kita jual mimpi aja ke masyarakat,” pungkasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Bule Tunggang Langgang Selamatkan Diri Saat Gunung Agung Mendadak Erupsi
