Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali Tegaskan Tolak Wacana Wisata Halal
Admin - atnews
Denpasar (Atnewa) - Mencuatnya kembali wacana wisata halal yang akan dilanjutkan di Bali. Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali menyatakan sikapnya dengan tegas menolak wacana dan jargon-jargon tertentu yang tidak selaras dengan budaya Bali termasuk menolak upaya yang mengarah kepada pemberlakuan wisata halal di Bali. Pariwisata di Bali sesuai amanat UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah pariwisata yang memiliki kekhususan sesuai dengan potensi segala sumber daya yang ada di Bali dan dijiwai oleh spirit kearifan lokal yang menunjang kepariwisataan nasional.
Mendukung pemerintah Provinsi Bali memperkuat pariwisata Bali sesuai Perda No 12 tahun 2012 tentang pariwisata budaya sebagai landasan hukum bagi provinsi Bali menjadi ikon kepariwisataan nasional berbasis kearifan lokal dan mendorong pemerintah provinsi Bali dan stakeholder terkait melakukan langkah-langkah penertiban terhadap “labeling” warung, restaurant, hotel tersebut.
Adanya label agama tertentu justru berpotensi melebarkan jarak persaudaraan sebangsa, se-tanah air Indonesia yang berbhinneka, serta mempertebal sekat-sekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan lebih teduh dan bijak memakai nama daerah masing-masing, misalnya warung Manado, Padang, Bali, Lamongan, Madura dan lain sebagainya yang mencerminkan keunikan dan keragaman Nusantara.
Menolak setiap upaya oknum, lembaga manapun yang memaksakan kehendaknya memberlakukan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali dengan dalih apapun.
Wacana yang berdalih primordialisme agama tertentu tidak bisa dibawa dan dipaksakan untuk diberlakukan di daerah manapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpondasikan Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman tradisi dan kearifan lokalnya.
Semangat dan praktek beragama yang bersifat privat sepatutnya tidak dijadikan konsumsi publik dan komoditas politik. Biarkan urusan beragama menjadi perkara privat tiap orang dan keluarganya. Adalah sangat berbahaya dan merusak, jika agama terlibat jauh dalam urusan politik praktis. Justru politik haruslah dijiwai oleh nilai Kasih, yang satu adanya yang menjadi esensi setiap agama manapun.
Pemerintah pusat harus berani menjadi role model untuk menghentikan wacana halal dan non halal karena Indonesia bukan negara agama namun adalah negara yang menjunjung tinggi kebhinekaan.
Menurut Dr. Wayan Sayoga, Ketua DPD Prajaniti Bali,ketika wacana ini mencuat tahun 2019, pihaknya dalam berbagai platform media telah menyatakan penolakan.
"Bali bukan untuk pariwisata. Namun, pariwisata untuk Bali yang berkepribadian dan berkearifan lokal sesuai dengan nafas Bali yakni kearifan lokal Tri Hita Karana yang merupakan ajaran luhur orang Bali dari sejak dahulu," kata Sayoga di Denpasar, Senin (4/11).
Lebih lanjut Dr. Sayoga menambahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam angka (12) disebutkan bahwa Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali.
Sehingga menurutnya pariwisata di Bali sudah selesai secara tekstual dan Pemerintah Pusat c.q Menteri Pariwisata RI wajib melakukan penguatan-penguatan tanpa menganggu ciri khas pariwisata Bali yang berbasis budaya dan dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dan filosofi leluhur Bali, Tri Hita Karana. Dokter Sayoga menyatakan pihaknya telah bersurat secara resmi ke Kementerian Pariwisata Kabinet Merah Putih yang baru dilantik tempo hari.
Dalam poin pamungkas pernyataan DPD Prajaniti Bali mendesak agar Menteri Pariwisata dan jajaran untuk menghentikan segala macam bentuk pembahasan dan penerapan tentang wisata-wisata dalam bentuk dan jenis apapun selain Pariwisata Budaya berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana yang dijiwai oleh agama Hindu di Provinsi Bali. (Z/001)
Mendukung pemerintah Provinsi Bali memperkuat pariwisata Bali sesuai Perda No 12 tahun 2012 tentang pariwisata budaya sebagai landasan hukum bagi provinsi Bali menjadi ikon kepariwisataan nasional berbasis kearifan lokal dan mendorong pemerintah provinsi Bali dan stakeholder terkait melakukan langkah-langkah penertiban terhadap “labeling” warung, restaurant, hotel tersebut.
Adanya label agama tertentu justru berpotensi melebarkan jarak persaudaraan sebangsa, se-tanah air Indonesia yang berbhinneka, serta mempertebal sekat-sekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan lebih teduh dan bijak memakai nama daerah masing-masing, misalnya warung Manado, Padang, Bali, Lamongan, Madura dan lain sebagainya yang mencerminkan keunikan dan keragaman Nusantara.
Menolak setiap upaya oknum, lembaga manapun yang memaksakan kehendaknya memberlakukan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali dengan dalih apapun.
Wacana yang berdalih primordialisme agama tertentu tidak bisa dibawa dan dipaksakan untuk diberlakukan di daerah manapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpondasikan Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman tradisi dan kearifan lokalnya.
Semangat dan praktek beragama yang bersifat privat sepatutnya tidak dijadikan konsumsi publik dan komoditas politik. Biarkan urusan beragama menjadi perkara privat tiap orang dan keluarganya. Adalah sangat berbahaya dan merusak, jika agama terlibat jauh dalam urusan politik praktis. Justru politik haruslah dijiwai oleh nilai Kasih, yang satu adanya yang menjadi esensi setiap agama manapun.
Pemerintah pusat harus berani menjadi role model untuk menghentikan wacana halal dan non halal karena Indonesia bukan negara agama namun adalah negara yang menjunjung tinggi kebhinekaan.
Menurut Dr. Wayan Sayoga, Ketua DPD Prajaniti Bali,ketika wacana ini mencuat tahun 2019, pihaknya dalam berbagai platform media telah menyatakan penolakan.
"Bali bukan untuk pariwisata. Namun, pariwisata untuk Bali yang berkepribadian dan berkearifan lokal sesuai dengan nafas Bali yakni kearifan lokal Tri Hita Karana yang merupakan ajaran luhur orang Bali dari sejak dahulu," kata Sayoga di Denpasar, Senin (4/11).
Lebih lanjut Dr. Sayoga menambahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam angka (12) disebutkan bahwa Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali.
Sehingga menurutnya pariwisata di Bali sudah selesai secara tekstual dan Pemerintah Pusat c.q Menteri Pariwisata RI wajib melakukan penguatan-penguatan tanpa menganggu ciri khas pariwisata Bali yang berbasis budaya dan dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dan filosofi leluhur Bali, Tri Hita Karana. Dokter Sayoga menyatakan pihaknya telah bersurat secara resmi ke Kementerian Pariwisata Kabinet Merah Putih yang baru dilantik tempo hari.
Dalam poin pamungkas pernyataan DPD Prajaniti Bali mendesak agar Menteri Pariwisata dan jajaran untuk menghentikan segala macam bentuk pembahasan dan penerapan tentang wisata-wisata dalam bentuk dan jenis apapun selain Pariwisata Budaya berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana yang dijiwai oleh agama Hindu di Provinsi Bali. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Dinas Sosial Bali Jemput Bayi Dihari Valentine
