PSN Tol Gilimanuk-Mengwi Terkendala, APBD Bali Belum Mandiri Handalkan TKD

Denpasar (Atnews) - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho mengungkap Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi masih mengalami kendala. Alokasi anggaran dari APBN tidak terdapat pada APBN Provinsi Bali.

Pembangunan jalan tol itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Tol Jagat Kerthi Bali. Per tahun 2023, pembangunan jalan tol masih menemui kendala pembebasan lahan dan masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor privat (perbankan). 

Penetapan PSN tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomar 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Hal itu disampaikan ketika media briefing Perkembangan Anggaran Provinsi Bali melalui zoom meeting di Denpasar, Jumat (18/8). Acara itu dihadiri pula Kepala Kanwil DJBC Bali NTB Susila Brata, Kanwil DJKN Bali Nusra Soni dan Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil Pajak Bali, Andri Puspo Heriyanto. 

Sebelumnya, pembangunan tol tersebut telah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Bali, bahkan banyak pihak yang menyoroti proyek mangkrak.

Apalagi masyarakat Bali tengah menunggu janji Gubernur Bali Wayan Koster yang sempat  pada akhir Juli 2023 akan ada kepastian terkait keberlanjutan proyek Tol Jagat Kerthi Bali menghubungkan Gilimanuk-Mengwi yang sempat terhenti. Demikian diungkapkan usai mengikuti sidang di DPRD Bali pada Hari Kamis (20/7) lalu. 

Selain itu, Teguh Dwi Nugroho juga mengungkap pembangunan Terminal Penumpang Pelabuhan Sanur dengan Pagu: Rp115,36 M, Realisasi: Rp114,95M. Sampai 31 Juli 2023, telah terealisasi sebesar 99,65% yang digunakan untuk pembangunan terminal penumpang. Pembangunan terminal penumpang menunjukkan progres pembangunan yang relatif cepat dan tidak menemui kendala yang cukup berarti.

Berbeda dengan Bendungan Sidan dengan Pagu: 802,17 M, Realisasi: Rp143,74 M. Sampai 31 Juli 2023, telah terealisasi sebesar 17,92% yang digunakan untuk pembangunan konstruksi Bendungan Sidan Tahap II. Progres pembangunan Bendungan Sidan cukup lambat, salah satunya dikarenakan karakteristik tanah dan cuaca yang tidak mendukung dalam pembangunan bendungan. Namun, s.d Juli 2023 telah dilakukan pembayaran termin ke-II pembangunan Bendungan Sidan.

Bendungan Tamblang, Pagu Rp2,05 M Realisasi Rp0,24 M. Sampai 31 Juli 2023, telah terealisasi sebesar 11,66% yang digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan Bendungan Tamblang. Progres penyerapan anggaran dari pemeliharaan Bendungan Tamblang ini masih lambat, salah satunya dikarenakan proses pengujian kelayakan Bendungan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Namun Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan, pengalokasian anggaran untuk sistem penyediaan air baku belum dialokasikan pada tahun 2023 dikarenakan keterlambatan penyelesaian Bendungan Sidan.

Berikutnya, Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub). Pengembangan BMTH bertujuan untuk memberikan nilai tambah pariwisata dan akan dilaksanakan oleh PT Pelindo III. Pengembangan BMTH akan menata Pelabuhan Benoa yang direncanakan akan selesai pada tahun 2023.

Sedangkan KEK Sanur dan KEK Kura-Kura. KEK Sanur dibangun di atas area seluas 41,26 Hektar dari investasi berbagai pihak sebesar Rp6,2 triliun dan dilaksanakan oleh PT Hotel Indonesia Natour. Pembangunan KEK Sanur masih dalam progress. KEK Sanur diharapkan dapat mengakselerasi sektor kesehatan dan sektor pariwisata pada Provinsi Bali.

KEK Kura-Kura ditargetkan mampu menghadirkan investasi total sebesar Rp12 triliun dan menyerap 2.045 tenaga kerja langsung serta 3.783 tenaga kerja tidak langsung.

  

Disamping itu, dipaparkan pula terkait Pendapatan Negara sebanyak Rp9,93 T 38,80% (yoy), sedangkan belanja negara Rp12,18 T (54% dari Pagu) - 1,16 % (yoy),  Surplus/defisit APBN -Rp1,77 T (8,7% pagu) -61,5 % (yoy), kunjungan wisman (yoy) 8,81 PERSEN (mtm) naik  478.198 Wisatawan. Wisatawan mancanegara didominasi oleh Australia (121.922), India (52.131), Singapura (30.123), Amerika Serikat (25.821) dan Tiongkok (25.689).

Sisi Ekonomi Bali pada Semester I 2023 tetap tumbuh sebesar 5,60% (yoy), Inflasi gabungan Bali pada bulan Juli 2023 cukup stabil pada 0,34% (mtm), dan mencapai 2,52% (yoy). Kinerja ekspor Bali s.d. Juli 2023 tercatat USD159,17 Juta, tumbuh USD49,29 Juta atau 44,86% (yoy). Neraca Perdagangan Provinsi Bali s.d. Juli 2023 mencapai tumbuh USD21,35 Juta atau 29,38% (yoy)

Realisasi APBN Regional Total pendapatan Rp9.93 T dan total belanja Rp12,18 T sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp1,77 T.

Deviasi realisasi Pendapatan atas proyeksi

Deviasi sisi Perpajakan sebesar 11,23% (proyeksi overstated), Sementara deviasi dari sisi Kepabeanan dan Cukai sebesar 11,19%

Deviasi realisasi Belanja atas proyeksi

Proyeksi belanja pemerintah pusat overstated 25,77 % (realisasi lebih rendah Rp236,43 miliar dari proyeksi). Total Pendapatan Rp14 T Total Belanja Rp12,9T, Pembiayaan Daerah Rp133 M, dan akumulasi SiLPA Rp1,2T.

Realisasi pendapatan daerah periode sampai dengan 31 Juli 2023 telah mencapai Rp14.018 milyar atau 52,37% dari pagu tahun 2023. Terjadi kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 24,99% dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2022. 

Realisasi pendapatan daerah yang semula didominasi pendapatan dari dana transfer telah mengalami pergeseran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Akumulasi PAD mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan sampai dengan Juli 2023 telah mencapai Rp.7.802 milyar atau 55,28% dari pagu. Dengan pencapaian pendapatan daerah yang makin meningkat berdampak pada semakin optimis pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. 

Selanjutnya Pemda perlu meningkatkan perhatian pada capaian realisasi belanja yang masih jauh nilai capaiannya.

Realisasi belanja daerah mencapai Rp.12.934 milyar atau 45,85% dari pagu. Dominasi pada belanja operasional sebesar Rp.9.518 milyar diikuti balanja transfer sebesar Rp.2.602 milyar. 

Mengingat makin dekat dengan akhir tahun anggaran perlu strategi yang tepat untuk meningkatkan capaian belanja daerah, terutama belanja modal. Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah pada bulan Juli 2023 menghasilkan angka surplus sebesar Rp1.084 milyar.

Realisasi pembiayaan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp133 milyar mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,241 milyar

Kontribusi TKD pada APBD, Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKD) terhadap pendapatan APBD s.d Juli 2023 sebesar Rp6,18 T atau 44% dari total pendapatan APBD. Dengan APBD Bali posturnya lebih dari 40 persen dari TKD sebagai induktor Bali belum bisa mandiri. 

Hingga sd 31 Juli 2023, Provinsi Bali secara nasional menempati urutan ke-4 presentase penyaluran TKD terbesar. Persentase penyaluran tertinggi ada di Kabupaten Tabanan dengan penyaluran mencapai 65,16%.

Penyaluran TKD s.d. 31 Juli 2023 sebesar Rp6,67 T (61,04%) secara persentase capaian ini lebih tinggi 0,54% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp6,85 T (60,5%) namun secara nominal mengalami kontraksi 2,69% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu disebabkan turunnya pagu DBH untuk jenis tertentu dan DAK Fisik, dan earmarking DAU.

Penyaluran Dana Desa mengalami pertumbuhan positif karena Dana Desa BLT sd triwulan III telah disalurkan seluruhnya, dan Dana Desa non BLT tahap 2 telah disalurkan pada 619 desa dan tahap 3 pada pada 28 desa dari total desa 636.

Penyaluran Dana Insentif Fiskal lebih rendah karena pagu tahun 2023 mengalami penurunan 38,6% dibandingkan pagu 2022.

Penyaluran DAK Fisik lebih rendah karena pagu tahun 2023 mengalami penurunan 39% dibandingkan tahun 2022. Dak fisik baru realisasi Rp140,66 Miliar dari Rp529,41 Miliar.

Realisasi penyaluran TKD melambat 2,69% (yoy). Diperlukan koordinasi dan sinergi antara DJPK, Dit.PA, Kanwil DJPb, KPPN dan Pemda serta sinkronasi kebijakan agar pelaksanaan penyaluran menjadi lebih baik dan akuntabel.

Dengan melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemda provinsi maupun kab/kota dalam rangka penguatan Local Taxing Power.

Diversifikasi dan penguatan sektor- sektor potensial juga diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi yang masih banyak bertumpu pada industry pariwisata.

Begitu juga peraturan teknis implementasi UU HKPD perlu segera disosialisasikan untuk mendorong penyusunan Perda terkait. 

Menurutnya, anggaran prioritas tahun 2023 tetap dijaga dalam rangka merespon tantangan global di bidang Kesehatan serta ketahanan pangan. Anggaran infrastruktur digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Bali.

         

Bidang Kesehatan, Belanja K/L sebesar Rp425,43 M, kesehatan menunjukkan Pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemenkes: pelayanan operasional RS, pengadaan obat-obatan dan BMHP, dan pembangunan poli Kesehatan Ibu dan Anak, Pelatihan dalam rangka percepatan penurunan stunting pada BKKBN serta KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT pada BPOM.

Begitu juga Belanja TKD sebesar Rp208 M yakni (1) Dana Desa: a.l. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6,3 ribu paket, (2) DAK Fisik: penguatan sistem kesehatan, keluarga.

Bidang Ketahanan Pangan, Belanja K/L sebesar Rp53,33 M, menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ditujukan untuk Kementan: ternak ruminasia potong yang dites dan divaksin, bibit ternak unggul, dan pelayanan kesehatan hewan, Penyuluhan pelaku utama/usaha dan calon induk

unggul yang diproduksi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sedangkan, Belanja TKD sebesar Rp 36,79 M  yakni (1)  Dana Desa: 21,41 ribu alat produksi dan pengolahan pertanian, 29,5 ribu unit pembangunan lumbung desa, 68 bibit pertanian dan peternakan, (2) DAK Fisik: Penguatan sentra produksi pangan bidang

Bidang Perlindungan Sosial (Perlinsos), Belanja K/L sebesar Rp5,21 M, menunjukkan Pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemensos: lansia, penyandang disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial. Sedangkan Belanja TKD Rp67,13 M

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 24,9 ribu KPM.

Bidang Pendidikan, Belanja K/L sebesar Rp693,62 M, menunjukkan Pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemendikbudristek: layanan pendidikan, bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Vokasi, pelatihan guru dan tenaga pendidik, penelitian dan pengabdian masyarakat, Layanan pendidikan, Penelitian dasar dan pengabdian masyarakat berbasis riset pada Kemenkes dan Kemenpar. Pengadaan prasarana pendidikan, penyaluran PIP Kuliah dan PIP siswa dan pemberian tunjangan profesi pada guru non-PNS pada Kemenag

Sedangkan Belanja TKD sebesar Rp1,66 T yakni (1)  Bantuan Operasional Sekolah 744,02 rb siswa, (2) Bantuan Operasional PAUD 73,65 rb siswa, (3) Bantuan Operasional Keseteraraan 4,49 rb siswa

Selain itu,  Bidang Infrastruktur, Belanja K/L sebesar Rp785,79 M, menunjukkan kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang disebabkan adanya perlambatan pembangunan Bendungan Sidan dan Jalan Shortcut Mengwitani-Singaraja Titik 7D dan 7E. Kemenhub: pembangunan fasilitas pelabuhan sanur, dermaga kenavigasian Benoa, pembangunan dermaga Trunyan, perlengakapan jalan dan layanan angkutan. Kemen PUPR: penataan bangunan Kawasan destinasi wisata, pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala Kawasan, Pembangunan Bendungan Sidan, pemeliharaan jalan strategis

Namun Belanja TKD sebesar Rp167,31 M yakni (1) Dana Desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, (2) DAK Fisik jalan untuk penguatan destinasi pariwisata prioritas. (GAB/ART/001)