Penyusunan APBD Kedepan, Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Menjadi Perhatian DPRD Buleleng 

Buleleng (Atnews) - Ketua DPRD Buleleng Gede Suptiatna menekankan, apokasi anggaran pembangunan infrastruktur menjadi perhatian DPRD Buleleng dalam penyusunan APBD kedepan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH saat ditemui awak media usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (24/7).

Menurut Ketua Dewan Supriatna, sesuai ketentuan mandatory spending yang diamanatkan oleh pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) yang mengamanatkan kebutuhan anggran sebesar empat puluh persen (40%) untuk pembangunan Infrastruktur. Hal ini tentu akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terkait memporsikan anggaran-anggaran yang tersedia, disamping juga untuk menunjang sektor  pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai.

“Secara umum kalau dilihat dari sisi percepatan penyelesaian infrastruktur  itu bagus, tetapi kan kita juga harus memikirkan betul karena kan bukan hanya pembangunan infrastruktur yang harus kita utamakan tetapi juga ada beberapa sektor yang menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, serta hal lainnya termasuk sektor belanja pegawai,” ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa terkait hal tersebut diperlukan diskusi dan pencermataan terkait dengan hal-hal yang dimaksudkan dalam infrastruktur tersebut, seperti misalnya infrastruktur tersebut bukan hanya pembangunan fisik saja tetapi apakah sarana dan prasarana juga termasuk didalammnya, seperti halnya  mencakup lima program perioritas yakni dibidang sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, serta adat dan budaya.

Untuk itu kedepan perlu dicarikan trobosan-robosan guna  peningkatan pendapatan daerah, disamping juga selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga anggaran-anggaran terkait dengan infrastruktur dapat dibiayai dari APBN untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buleleng.

Sebelumnya Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 telah mendapatkan persetujuan bersama antara Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng untuk di tetapkan menjadi Perda, sehingga pembahasan Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahapan akhir dengan Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng yang disampaikan oleh I Wayan Masdana, SE, serta dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati oleh PJ. Bupati Buleleng, atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Hadir dalam rapat tersebut, Penjabat Bupati Buleleng, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, FKPD, Sekda serta Asisten Setda, Tim Ahli, pimpinan SKPD dan Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta undangan lainnya. 

Sebelumnya pada hari yang sama juga dilaksanakan Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir Fraksi- Fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksananaan  APBD tahun 2022 diruang gabungan komisi dewan. Fraksi-Fraksi di dewan intinya menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Buleleng tahun 2022 untuk ditindaklanjuti hingga ditetapkan penjadi perda.

Pendapat akhir Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat Perindo dengan juru bicara Ketut Ngurah Arya antara lain menyarankan Pemkab agar memperhatikan terhadap serapan-serapan atau realisasi anggaran yang rendah pada tahun 2022, target pajak yang tidak tercapai, serta meningkatnya  piutang.

Sedangkan Fraksi Partai Hanura dengan juru bicara Gede Arta Wijaya antara lain mengatakan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kemiskinan. Dari yang dirancancang sebesar 4,85%, namun kenyataannya tingkat kemiskinan tahun 2022 berdasarkan data,BPS masih sebesar 6,21%. Berarti tingkat kemiskinan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, juru bicara Partai Nasdem Ni Ketut Windrawatl meminta Pemkab agar kebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah atasan baik Provinsi maupun pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran belanja infrastruktur yang lebih besar.

Lain halnya juru bicara Fraksi Partai Golkar I Nyoman Gede Wandira Adi, mengapresiasi atas keberhasilan Pemkab Buleleng seperti meraih opini  WTP berturut-turut, keberhasilan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi walaupun masih diangka 3,11%, serta mampu mengendalikan tingkat inflasi 4,36%. Namun demikian Fraksi Partai Golkar menyampaikan masukan terkait kinerja Pemkab, seperti belum optimalnya mengentaskan kemiskinan, termasuk belum optimalnya dalam menekan angka pengangguran. (WAN/001)