Warga Dihebohkan Proyek Hidden City Ubud Tiga Hektare Jalan Terus, DPMPTSP Bali: Baru Kantongi NIB Saja
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Rencana Pembangunan Hidden City Ubud semakin heboh diperbincangkan oleh publik dan netizen. Meskipun belum mengantongi perizinan lengkap tetapi pengerjaan tetap jalan terus hingga Rabu (14/6).
Proyek pembangun itu seluas tiga hektare menyediakan fasilitas pariwisata villa, apartemen maupun townhouses tengah menjadi perhatian publik karena adanya keluhan dari warga sekitar.
Infrastruktur pariwisata itu dibangun belum diketahu oleh warga sekitar, bahkan pengerjaan dilakukan sempat sampai larut malam.
Hidden City Ubud dibangun Desa Adat Pengosekan, Desa Mas tengah melakukan penataan fisik.
Disayangkan, penanganan itu bila tidak sesuai prosedur bisa mencoreng citra pariwisata Bali, karena Ubud dikenal seluruh dunia.
Mengingat trend pembangunan saat ini, mengedepankan pelestarian lingkungan. Apalagi Bali baru saja menjadi tuan rumah KTTG20 2020 dan Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023.
Disamping itu, Presiden Ke-V Republik Indonesia Prof. Dr. (HC), Hj. Megawati Soekarnoputri menyoroti perkembangan sektor pariwisata Bali ketika membuka secara resmi Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru Beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan betapa pentingnya menjaga Bali ke depan dalam jangka panjang sampai 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun agar Bali tetap eksis, alamnya lestari, masyarakatnya survive, dan kebudayaannya terjaga, kuat, dan maju menghadapi modernisasi.
“Saya memerintahkan Wayan Koster sebagai Gubernur dan juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk menyusun konsep Haluan Pembangunan Bali sampai 100 tahun ke depan, yang menjadi arah, panduan, dan pedoman dalam membangun Bali ke depan. Saya pun menegaskan, agar Koster meletakan dasar pembangunan Bali dalam jangka panjang sampai 100 tahun, bahkan lebih, untuk diwariskan kepada generasi penerus. Saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras, sehingga apa yang menjadi arahan Saya telah dikerjakan dengan serius, mampu merumuskan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru yang didiskusikan dalam Seminar hari ini," ungkap Megawati.
Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun ini Saya harap agar cepat dijalankan dengan membuat Perda-nya (Peraturan Daerah, red) terutama untuk pertanahan.
“Bali seperti berlian, pulau yang kecil tapi berkedip – kedip, memiliki tanah yang subur. Karena itu, pertanahan dan pertanian 100 Tahun kedepan harus dipikirkan, nanti mau dijadikan apa, supaya rakyat Bali makmur dan sejahtera. Karena Bali ini subur, jadi berhenti konversi tanah subur, dan ingat buatkan Perda Konversi Tanah Subur,” tegas Ibu Megawati sembari menyatakan pihaknya mau Indonesia mandiri, membangun negara ini dengan sebuah kemajuan yang dinikmati oleh rakyatnya sendiri.
Untuk itu, Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali telah menurunkan petugas dalam melakukan pengecekan perizinan yang sudah dikantongi oleh pihak pengelola Hidden City Ubud.
Kepala DPMPTSP Bali, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana mengaku, pembangunan itu baru mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) saja.
Sedangkan perzinan dasar lainnya masih dalam proses ditingkat Kabupaten Gianyar. Semestinya secara etika dan prosedur pengerjaan proyek tersebut dihentikan dulu hingga mengantongi izin yang lengkap.
"Kalau belum terbit ya, cancel (batalkan-red) lebih dulu. Kondisi hasil di lapangan, baru mengantongi NIB saja," ujarnya.
Diharapkan, Pemda Gianyar bisa bekerja lebih agresif, khususnya dalam penerbitan perizinan sehingga tidak terjadi polemik maupun kerugian yang besar kepada masyarakat.
Sedangkan, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) berjanji akan turun meninjau langsung polemik rencana pembangunan Hidden City Ubud yang menyediakan fasilitas pariwisata villa, apartemen maupun townhouses.
"Akan lihat kesana," kata Wagub Cok Ace berasal dari Ubud sekaligus Ketua PHRI Bali yang menjawab singkat pasca mengikuti Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 di Denpasar, Senin (12/6).
Pada kesempatan itu, hadir Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatma, Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Korry yang juga Ketua Golkar Bali.
Sebelumnya, Kepala Dinas Satpol PP Gianyar Made Watha mengaku telah melakukan pengecekan ke lokasi.
"Hal tersebut sebelumnya kita sudah cek lokasi dab kemarin pihak pengelola dengan kita, pihak perbekel dan aparatnya sudah ada koordinasi," kata Watha ketika dikonfirmasi awak media di Gianyar, Sabtu (10/6).
Ia mengatakan, pertemuan masalah tersebut untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman.
Dengan adanya pembatasan jam kerja proyek serta sosialisasi ke masyarakat. Ketika ditanyakan soal perizinan Hidden City Ubud. Dikatakan proses perzinan masih dalam proses.
"Untuk izin sudah dimohonkan ke Pemkab. oleh pihak pengelola dan semuanya sudah berproses," ujarnya
Diungkapkan pula, saat ini masih penataan fisik tanah dilanjutkan hal-hal teknis lainnya.
Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengharapkan Satpol PP Gianyar menanganinya lebih serius.
Upaya itu dalam menjaga ketertiban dan kerugian kepada masyarakat sekitar rencana pembangunan tersebut. "SOP perizinan sudah ada, diharapkan bisa di cek di kabupaten," harapnya.
Dalam pengawasan pembangunan, diperlukan pengawasan oleh masyarakat langsung karena petugas memiliki keterbatasan.
Demikian ditegaskannya setelah adanya oknum WNA yang makin berulah di Bali yang bisa memicu mencoreng citra buruk pariwisata Pulau Dewata.
Bahkan Pemerintah Bali telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali itu diberlakukan di seluruh Bali.
Dewa Dharmadi menegaskan, polemik pembangunan Hidden City Ubud agar direspon lebih cepat sehingga masalahnya tidak melebar.
Ia mengakui proses perizinan yang menggunakan OSS lebih mudah untuk mendapatkan NIB tetapi tetap ada tim verifikasi ke lapangan agar proses pembangunan itu tetap mengikuti prosedur.
Sedangkan Perbekel Desa Mas I Wayan Gede Darmayuda mengaku belum mengetahui detail rencana proyek itu. "Saya pun tahu karena ada laporan warga yang mengeluhkan keberadaan proyek itu," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya bersama Desa Adat Pengosekan tengah menunggu kesiapan pihak pengelola proyek untuk menjelaskan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Darmayuda juga berharap Wagub Cok Ace segera turun ke lapangan dengan melibatkan pihak Pemerintah Desa dan Desa Adat agar setiap pembangunan tidak merusak budaya dan lingkungan Bali. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Koster Ingin Jajarannya Bekerja Cepat, Tepat dan Cermat
