FIFA dan PBB vs Olahraga dan Politik 

Jakarta (Atnews) - Politisi Gede Pasek Suardika dikenal GPS yang juga Penggemar Bola memberikan bahan diskusi untuk cara pandang bisa sama memahami urusan sepakbola dan politik.

Upaya itu agar bisa membedakan urusan politik dan olahraga. "Kenapa ini tidak bisa dicampuradukkan. Saya ambil dua lembaga FIFA dan PBB/UN untuk memberikan pemahaman perbedaan cara memandang hubungan internasionalnya," kata GPS yang juga Ketum PKN di Jakarta, Selasa (4/4).

Jika PBB maka peserta atau anggotanya itu adalah negara negara resmi dengan pemerintahan resmi. Sementara FIFA itu peserta atau anggotanya bukan negara atau pemerintahan resminya tetapi organisasi sepakbola negara tersebut yang diakui FIFA. 

PBB maka suara pemerintah sebagai perwakilan negara didengar dan dijadikan rujukan, sementara di FIFA negara atau pemerintah tidak boleh intervensi ke asosiasi sepakbola negara tersebut. 

Mereka berdaulat dan siapa yang terpilih di Kongres juga harus diketahui dan disahkan FIFA. Jika ada proses Kongres diintervenai pemerintah maka sepakbola di negara itu di banned FIFA. Indonesia pernah mengalami hal itu sekitar tahun 2015 lalu. Beberapa negara lain juga sama ketika diintervensi pemerintahnya. 

Bahasa PBB adalah bahasa politik kenegaraan, maka bahasa FIFA adalah bahasa sepakbola yang jauh dari kepentingan politik versi FIFA. Tidak taat pada aturan FIFA maka akan disanksi dan tidak bisa ikuti berbagai  pertandingan internasional. Jadi lucu kalau ada bawa bawa kritik FIFA seperti halnya kritik kepada PBB. Beda konteks. Tidak setuju FIFA ya buat FIFA Perjuangan saja. 

FIFA itu juga membawahi UEFA, AFC dan lainnya yang mana dibawah itu bisa punya otoritas kepada anggotanya. Kasus Russia itu bukanlah peserta resmi World Cup yang sudah lolos, tetapi di tingkat UEFA oleh anggota negara di Eropa menolak saat playoff sebelum lolos ke Qatar. 

Pemimpin PBB dipilih oleh perwakilan negara sementara FIFA pemimpinnya dipilih oleh asosiasi sepakbola. Sehingga tidak bisa para politisi bergaya kritik FIFA begini begitu karena bukan anggota FIFA. Jualan jualan politik lalu merugikan kepentingan nasional adalah kesesatan para pemimpin yang tidak paham bahasa sepakbola. 

Apalagi jualan konstitusi, jualan ancaman demo, teroris dan trauma bom maka sudah pasti ditinggal oleh FIFA. Pahamilah dulu agar jangan sok bicara HAM, bicara penjajahan, bicara Nangun Sat Kerthi Loka Palestina di urusan World Cup. FIFA punya standar misalnya anti rasisme, sehingga klub yang suporternya rasis bisa dihukum. 

Wajar Dubes Palestina di Indonesia mengerti karena paham itu beda urusannya. Itu bukan forum. PBB tetapi itu forum FIFA. Tetapi pemimpin di Indonesia yang sok ngerti sepakbola malah petantang petenteng sehingga beberapa tahun persiapan dihancurkan dengan manuver konyol ini. Payahnya lagi ngajak berdoa untuk gagalkan Israel jadi peserta World Cup U20.. Sayang doanya Ybs malah sudah gugurkan Timnas U20 negara sendiri. 

Sudah begitu tidak minta maaf lagi, malah masih meyakini didukung rakyat Bali atas sikapnya tersebut. Konyol boleh tetapi jangan kelewatan. 

"Semoga dengan memahami beda PBB dan FIFA bisa mengerti kenapa beda bahasa bola dengan bahasa politik," pungkasnya. (GAB/001)