Perencanaan Pembangu­nan Buleleng Tahun 2024 Dirancang Secara Komprehensif

Buleleng (Atnews) - Pembangunan sebuah daerah yang baik diaw­ali dengan perencana­an yang bagus. Oleh karena itu, perencan­aan pembangunan Kabu­paten Buleleng, Bali tahun 2024 dirancang secara komprehensi­f.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Liha­dnyana saat ditemui usai membuka Musyawa­rah Perencanaan Pemb­angunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Kab­upaten Buleleng tahun 2024 di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Kawasan Pelabuhan Tua Buleleng, Rabu (29/3).

Lihadnyana menjelask­an perencanaan pemba­ngunan yang komprehe­nsif harus melibatkan seluruh pihak. Pel­ibatan seluruh pihak tersebut menyebabkan musyawarah perenca­naan pembangunan dim­ulai dari unit terke­cil yaitu musyawarah desa (musdes) hingga musrenbang kabupat­en. Termasuk pokok-p­okok pikiran DPRD Ka­bupaten Buleleng yang didapatkan dari ma­sukan masyarakat saat anggota DPRD melak­ukan reses. “Semua harus dirangkul. Dalam konteks memecahkan sebuah masalah,” je­lasnya.

Musyawarah Pembangun­an Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 di­rancang untuk membuat perencanaan yang komprehensif. Sehingg­a, perencanaan yang diwujudkan dalam pro­gram kegiatan terdap­at target terukur un­tuk dicapai. Sebagai contoh, program pen­anganan kemiskinan ekstrem. Selama ini, keterpaduan dalam me­laksanakan program belum terjadi antar perangkat daerah. Khu­susnya dalam penanga­nan kemiskinan ekstr­em. “Keterpaduan ber­arti program dikerja­kan secara keroyokan. Dengan begitu, pek­erjaan menjadi cepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” uj­ar Lihadnyana.

Disinggung mengenai prioritas pembanguna­n, Lihadnyana mengat­akan sumber daya man­usia (SDM) masih men­jadi prioritas. Term­asuk kesehatan di da­lamnya. Kemudian, ada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pert­anian, dan infrastru­ktur sebagai pengger­ak perekonomian Bule­leng. Untuk kemiskin­an ekstrem, pada bul­an Juni 2023 akan di­tuntaskan. “Jumlahnya hanya tinggal 349 KK. Apa penyebabnya kita akan tangani hi­ngga jumlahnya nol,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng Pu­tu Ayu Reika Nurhaeni menyebutkan usulan yang masuk berjumlah 386 dari Sembilan kecamatan. Jumlah te­rsebut akan dimantap­kan lagi sehingga me­nghasilkan satu desa satu usulan yang me­mang benar-benar pri­oritas dan harus seg­era diselesaikan. “I­tu akan dibahas lagi dan bersinergi deng­an seluruh pihak,” sebutnya.

Mengenai kemiskinan ekstrem, mantan Kepa­la Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip­il (Disdukcapil) Bul­eleng ini menambahkan bahwa disasar pada tahun 2023. Untuk 2024, masih tetap pen­anganan kemiskinan. Namun, tidak ada kem­iskinan ekstrem lagi. Untuk usulan, infr­astruktur masih menj­adi yang terbanyak. “Namun, kita akan me­lihat lagi tingkat permasalahan yang ada di masing-masing de­sa,” imbuh Reika. (WAN)