Bantu Pertanian, Ketua DPRD Buleleng Supriatna : Minta Eksekutif Turunkan NJOP PBB 

Buleleng (Atnews) - Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH meminta kepada Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Buleleng agar Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Perdesaan dan Perkotaan diturunkan. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Buleleng Supriatna kepada wartawan, seusai Rapat membahas draf pokok-pokok pikiran Dewan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Tahun 2024 mendatang yang berlangsung di ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Selasa(14/3/2023). 

"Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait besarnya kenaikan NJOP beberapa tahun terakhir ini. Sehingga banyak piutang masyarakat kepada pemerinrah yang tidak bisa membayar NJOP," ujar Ketua DPRD Supriatna. "Apalah artinya Pemerintah menaikkan NJOP PBB, tapi target pendapatan dari PBB justru tidak tercapai," tambahnya.

Menurut wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan asal Tejakula ini, hasil pertanian tidak maksimal, kadang-kadang kan naik turun, bahkan ada 2 tahun tanaman perkebunannya baru panen, berbuah. Untuk itu kondisi yang dialami petani perlu menjadi dasar dalam menurunkan NJOP dan kami berharap tahun 2024 NJOP bisa diturunkan," ungkap Supriatna. "Begitu juga hal-hal lain terkait dengan Sektor pertanian  juga penting diberikan pos anggaran yang lebih terutama sarana dan prasaraa irigasi," tambahnya.

Dalam pokok-pokok pikiran yang disampaikan dewan terkait penyusunan RKPD tahun 2024, kata Supriatna Pemkab Buleleng menargetkan capaian makro, meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,9%, gini rasio 0,302. Sedangkan indeks pembangunan manusia(IPM,) 73,53 serta tingkat persiapan Tenaga Kerja sebesar 3%.

Dalam mewujudkan target-target tersebut, tambah Supriatna perlu mendapat perhatian serius, seperti ketidak pastian kondisi sisial politik sebagai dampak kondisi politik global dan penyelenggaraan Pemilu dan pemilukada serentak. Selain itu, juga adanya ancaman peningkatan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem sebagai dampak pandemi covid- 19 dan resesi ekonomi global. Selsin itu, juga pentingnya keterbukaan dan kecepatan informasi serta peningkatan sensitivitas terhadap kondisi lingkungan hidup.

Sementara itu  Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menguraikan hasil penyerapan aspirasi melalui reses, seperti  mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Agama, Adat, Budaya, kearifan lokal serta nilai-nilai Pancasila.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mempercepat penetapan peraturan bupati tentang RDTR kawasan yang didalamnya meggatur, menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Meningkatkan target capaian  cakupan pelayanan kesehatan semesta Universal Health Voveraga(UHC).

Pokok pikiran lainnya yang disampaikan Ketua DPRD Buleleng Supriatna yakni, kegiatan pencegahan dan penanganan balita kerdil(stunting), mengoptimalkan pelayanan kartu Indonesia pintar bagi yang  berhak. Penyediaan anggaran insentif bagi lahan-lahan  yang ditapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti keringanan PBB-P2 serta perbaikan jaringan irigasi. 

Hal lain yang menjadi usulan dewan adalah penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, toilet serta menganggarkan insentif bagi guru dan Kepala Sekolah. Sebelumnya rapat membahas draf pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD, dipimpin Wakil Ketua Dewan Ketut Susila Umbara didampingi Wakil Ketua Made Putri Nareni. (WAN/001)