Buleleng (Atnews) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I Ketut Kariyasa Adnyana menyebut pemilu proporsional terbuka rentan menjadi praktek politik transkasional.
Hal ini sampaikan wakil rakyat asal Desa/Kecamatan Busungbiu usai kegiatan Komunikasi informasi dan edukasi obat dan pangan, di Gedung Wanita Laksmi Graha, Senin(13/2023).
Ketut Kariyasa juga mengatakan, jika ingin maju sebagai pemimpin atau anggota dewan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai uang. Sedangkan orang yang tidak mempunyai uang, meskipun mempunyai kemampuan tidak akan bisa menjadi pemimpin. Padahal masih banyak orang-orang yang punya kemampuan. Seperti guru besar, aktivis dan ilmuan. Selama ini, mereka tidak tidak bisa bersaing.
Mereka kalah dengan orang-orang yang punya modal. Apalagi diakuinya banyak calon anggota DPR yang harus mengeluarkan Rp. 10 miliar. “Jadi jika seorang guru besar atau ilmuwan menjadi anggota DPR. Padahal di DPR itu perlu sekali ilmuwan dan praktisi dalam hal membuat undang-undang, pengawasan, serta penyusunan APBN,”katanya
Politisi yang terpilih juga di khawatirkan hanya mementingkan daerah pemilihan (dapil) yang di menangkan. Tidak berfikir bagaimana membuat peraturan dan kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kariyasa juga menyebut, jika pemilu proporsional tertutup akan jauh mengurangi anggaran. Dari puluhan treliun yang dikeluarkan pemerintah, diakui hanya di gunakan 30 persen nya saja. Sehingga bisa menghemat 70 persen. Sehingga anggaran sisanya diharapkan bisa gunakan untuk program – program yang menyentuh masyarakat langsung.
“Hanya berfikir kepentingan keuntungan pribadi agar dipilih secara pribadi. Padahal harusnya memikirkan undang-undang yang bersifat kebijakan keseluruhan untuk bangsa dan negara. ” imbuhnya Namun demikian, Kariasa mengemukan jika PDI Perjuangan selalu siap jika pemilu mengunakan sistem apapun. Menurutnya, sudah terbukti dengan sistem terbuka pada pada pemilu sebelumnya, PDI Perjuangan bisa menang dua kali.
"Kaderiasi di PDI Perjuangan sudah bagus sekali. Ada psikotes, tau kualitas. Jika tidak mampu bekerja dan menyerap aspirasi nanti bisa di hukum oleh rakyat," tegasnya Sekedar informasi, polemik Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup masih menjadi pro dan kontra di kalangan partai politik. Polemik ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan belum di putuskan apakah akan menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka.
Jika sistem proporsional tertutup akan membuat para pemilih hanya melihat logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg).
Sementara dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos partai politik atau pun calon anggota legislatif yang diinginkannya. Sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009. Sebelumnya, sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup.
Pada acara dialog Anggota Komisi IX DPR RI Ketut Kariasa dengan mahasiswa Undiksha Singaraja itu, dihadiri 500 orang. Dialog terbuka itu, mendapat sambutan dari mahasiswa dengan diwarnai pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada anggota DPR RI Ketut Kariasa.
Tampil juga sebagai nara sumber Doktor dr.Ketut Sedana Putra mengenai pentingnya pengawasan terhadap makanan, minuman termasuk obat-obatan dari BP.POM. " Tapi perlu kesadaran kolektif bersama dari kita supaya apa yang kita konsumsi aman. Perlu kita awasi apakah makanan minuman itu kedaluarsa atau tidak kedaluarsa," ujarnya dr.Sedana Putra yang lebih akrab disapa dr.Caput. Ikut juga menyampaikan materi Ni.Putu Ekayani SL,SSI Apt dari PB PIN Denpasar serta Nade Rai Gunawanbdarj Kepala Loka POM Buleleng.(WAN)