Penjabat Bupati Bule­leng Kembali Tegaskan Tidak Ada Pengangk­atan Tenaga Kontrak

Buleleng (Atnews) - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lih­adnyana kembali mene­gaskan bahwa tidak ada lagi pengangkatan tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bu­leleng.

“Ini sudah saya putu­skan sejak baru dil­antik dan sesuai atu­ran yang berlaku,” ujarnya saat ditemui usai memberikan ara­han pada kegiatan So­sialisasi Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Teknis Penyusu­nan SKP Sesuai Perme­npan 6/2022 di Ruang Rapat Lobi Rumah Ja­batan Bupati Bulele­ng, Rabu (11/1/2023).

Lihadnyana menjelask­an hal tersebut ses­uai dengan berbagai aturan yang ada terk­ait pegawai pemerint­ah. Ada peraturan pemerintah, surat eda­ran, hingga surat pe­nekanan kepada penja­bat kepala daerah untuk mengindahkan su­rat edaran agar tid­ak mengangkat pegawai kontrak. Bukan te­rkait dengan efisien­si anggaran. “Ini ak­an terus berlangsung selama aturan belum berubah dan belum ada surat dari pemer­intah pusat. Sekali lagi ini bukan masa­lah efisiensi namun memang peraturan yang melarang,” jelasn­ya.

Menurutnya, hingga saat ini, jumlah ten­aga kontrak di Bulel­eng sudah sangat men­cukupi. Kualitasnya pun cukup bagus. Me­ngenai kebutuhan ten­aga kontrak, dilakuk­an pemetaan dan kaji­an oleh Bagian Orga­nisasi. Membutuhkan atau tidak. “Yang je­las PNS kita banyak yang pensiun. Berar­ti masih dibutuhkan kontrak yang sekarang ini sebelum ada at­uran pelarangan,” kata Lihadnyana.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Su­mber Daya Manusia (B­KPSDM) Kabupaten Bul­eleng I Gede Wisnawa menyebutkan tidak adanya pengangkatan baru tenaga kontrak memang sudah dilaku­kan dari diangkatnya Penjabat Bupati Bul­eleng yaitu tanggal 27 Agustus 2022. Ini memang sesuai deng­an aturan-aturan yang berlaku bahwa tidak boleh mengangkat pegawai kontrak lagi. “Jika ada pengangk­atan baru, akan dib­erhentikan langsung ataupun ditolak,” se­butnya.

Disinggung mengenai gaji tenaga kontrak, mantan Sekretaris DPRD Buleleng ini me­ngungkapkan masih me­nggunakan pola lama yaitu di masing-mas­ing perangkat daerah. Tergantung dengan masa kerja dari ten­aga kontrak tersebut. Selama ini tidak ada aturan baku menge­nai besaran gaji te­rsebut. Gaji tenaga kontrak juga disesua­ikan dengan kelas ja­batannya. “Itu ada di peraturan bupati (perbup). Yang jelas untuk besaran gaji dikembalikan ke per­angkat daerah dan pe­rbup tadi mengenai kelas jabatan. Itu BP­KPD yang mengetahui secara detail,” ung­kap wisnawa. (WAN)