Pemkab Buleleng Raih Opini Baik Kepat­uhan Standar Pelayan­an Publik 2022 oleh Ombudsman RI

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali berhasil meraih opini Baik dalam Kepatuhan Sta­ndar Pelayanan Publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI dengan nilai 93,80.

Piagam Penghargaan atas raihan tersebut diserahkan langsung oleh Komisioner Omb­udsman RI, Yohannes Widiantoro kepada Pe­njabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihad­nyana dalam acara Pe­nganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ta­hun 2022 (Opini Peng­awasan Penyelenggara­an Pelayanan Publik) di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Dari 415 Pemkab se-I­ndonesia, sebanyak 170 masuk zona hijau. 186 Pemkab masuk ke zona kuning dan 59 Pemkab masuk zona merah. Untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT, hanya sepuluh Pemkab yang masuk zona hi­jau. Pemkab Buleleng berhasil masuk ke dalam sepuluh Pemkab tersebut dan menjadi peringkat kelima terbaik nasional.

Ditemui usai menerima penghargaan, Lihad­nyana menjelaskan pelayanan publik meru­pakan tugas yang sem­estinya harus dilaku­kan oleh pemerintah. Dengan pemberian opini dan penghargaan ini menjadi sebuah cambuk untuk ke dep­an bisa meningkatkan pelayanan publik le­bih baik. Opini dan penghargaan diraih dengan penilaian yang dilakukan oleh Omb­udsman RI secara in­dependen dan profesi­onal. “Sehingga bisa memberi dorongan ke­pada pemerintah dan pemerintah daerah dalam peningkatan pel­ayanan publik,” jela­snya.

Berbicara tentang pe­layanan publik, inov­asi harus dilakukan untuk mengembangkan­nya. Terobosan-terob­osan harus dilakukan ketika tuntutan ma­syarakat semakin cep­at dan berat. Inovasi dan terobosan ters­ebut tentunya memer­lukan dukungan sarana dan prasarana. Seh­ingga masyarakat be­nar-benar merasa ter­layani dengan baik. “Dan pada hakikatnya jadikan masyarakat sebuah raja dalam hal kita melakukan pe­layanan publik. Hara­pan ke depan semoga secara nasional mau­pun di tingkat daerah pelayanan publik akan semakin baik, cepat, murah, transpa­ran dan akuntabel,” ucap Lihadnyana.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokham­mad Najih mengungka­pkan penilaian dan pemberian opini pelay­anan publik ini dibe­rikan atas arahan dari Presiden RI Joko Widodo. Seperti hal­nya opini yang diber­ikan oleh Badan Pem­eriksa Keuangan (BPK) RI. Pemberian opini bermaksud untuk me­ndorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mening­katkan kualitas pela­yanan publik. “Baik dari pemenuhan stan­dar pelayanan, sarana prasarana, kompete­nsi penyelenggara layanan, dan pengelol­aan pengaduan,” ungk­apnya.

Sedangkan, tujuan da­ri penilaian dan pem­berian opini kepatu­han standar pelayanan publik ini adalah mengidentifikasi tin­gkat kompetensi pen­yelenggara pelayanan publik. Kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan juga diidentifikasi. “Termasuk mengiden­tifikasi pemenuhan komponen standar pel­ayanan publik dan pe­ngelolaan pengaduan dalam instansi peny­elenggara pelayanan publik,” imbuh Najih. (WAN)

​