Pj.Bupati Lihadnyana Sampaik­an Pendapat Akhir Bu­pati Atas Tiga Ranpe­rda

Buleleng (Atnews) - Penjabat (PJ) Kabupa­ten Buleleng Ketut LIhadnyana menyampaik­an pendapat akhir bu­pati atas tiga Ranca­ngan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyam­paian tersebut dilak­ukan pada Sidang Par­ipurna bersama anggo­ta DPRD Buleleng di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng pada Se­nin, (19/12).

Ketiga Ranperda ters­ebut ialah Ranperda Tentang Pencabutan Perda No.12 Tahun 2016 Tentang Penyelengg­araan Administrasi Kependudukan, Ranperda Tentang Penyelengg­araan Perizinan Beru­saha, dan Ranperda Tentang Penambahan Pe­nyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupat­en Buleleng Kepada PT. Penjamin Kredit ​ Daerah Provinsi Bal­i.

Terkait Ranperda ten­tang Pencabutan Pera­turan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelengga­raan Administrasi Ke­pendudukan, Lihadnya­na dalam menyatakan bahwa de­ngan dicabutnya Perda tersebut, akan dib­erlakukan penyelengg­araan dengan peratur­an baru yang sedang dirancang. "Pemkab Buleleng tel­ah menyusun Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan ad­ministrasi sesuai am­anat pasal 20 Peratu­ran Pemerintah nomor 40 tahun 2019," uca­pnya.

Terkait Ranperda ten­tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Guna Mengoptimalkan Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Berusaha, Lihadnyana memapar­kan bahwa peraturan ini akan memuat peng­aturan kewenangan ​ penyelenggaraan peri­zinan berusaha berba­sis risiko, pelaksan­aan perizinan berusa­ha, serta tata hubun­gan kerja. "Juga akan mengatur pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, pelaporan pen­yelenggaraan perizin­an berusaha berbasis risiko, pendanaan serta penyelesaian pe­rmasalahan dan hamba­tan perizinan berusa­ha berbasis risiko," paparnya.

Terkait Ranperda ten­tang Penambahan Peny­ertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada Per­seroan Terbatas Penj­aminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Provi­nsi Bali, Lihadnyana menyampaikan bahwa selama ini Pemkab Bu­leleng telah melakuk­an penyertaan modal sejak 2014 hingga 20­21 dengan jumlah 800 juta rupiah. Penyer­taan modal tersebut, merupakan salah satu bukti komitmen Pem­kab Buleleng pada pe­ngelolaan dan penday­agunaan aset potensi daerah. Baik berupa kekayaan daerah atau investasi dalam ra­ngka meningkatkan pe­nerimaan pendapatan daerah untuk kesejah­teraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Untuk semakin meningkatkan kerjasama dan invest­asi pemerintah daera­h, disepakati perlu menambah jumlah peny­ertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Provinsi Bali. Jumlah penambahan penyerta­an modal daerah kepa­da PT Jamkrida hingga tahun 2026 mendata­ng ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). "Sehingga total peny­ertaan modal keselur­uhan menjadi dua mil­iar empat ratus juta rupiah," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Lihadnyana juga me­nyampaikan bahwa sar­an, masukan dan usul­an dalam pembahasan ​ di segala tingkat telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Baik dalam aspek normatif, sub­stantif, maupun legal drafting sehingga dalam rapat pendapat akhir fraksi-fraksi semua dapat menerima untuk dilanjutkan pembahasannya dan di­tetapkan menjadi per­aturan daerah. Dirin­ya juga mengucapkan apresiasi atas kesun­gguhan anggota dewan karena proses pemba­hasan dapat kita sel­esaikan sesuai dengan agenda persidangan. "Semua ini berkat ad­anya jalinan kerja sama yang baik serta saling dukung antara eksekutif dan legis­latif yang dilandasi semangat untuk memb­angun kabupaten bule­leng yang kita cinta­i," ungkapnya.​ (WAN)