Lingkaran Setan Korupsi

Oleh Jro Gde Sudibya 

Kalau dilakukan kilas balik gerakan anti korupsi yang merupakan bagian substansial dari gerakan reformasi dua puluh empat tahun yang lalu, suasana kebatinan orang-orang di masa itu, antara lain berupa korupsi adalah kejahatan luar biasa  diperlukan cara-cara luar untuk memberantasnya (extra ordinary crimes trough extra ordinary actions).

Spirit ini yang melahirkan KPK, yang merupakan puncak kemenangan gerakan reformasi. Sejarah kemudian mencatat lembaga "super body" ini telah berhasil memenjarakan ratusan elite penguasa yang korup, ekskutif, legislatif dan yudikatif dalam proses peradilan yang terbuka dan juga fair. Kinerja luar biasa dari lembaga ini, memberikan harapan besar publik (great hope) akan masa depan bersama bangsa. 

Sejarah kemudian mencatat lembaga ini dilemahkan  justru oleh para elit yang dalam masa kampanyenya mengusung janji-janji  besar pembrantasan korupsi. Sebuah ironi dan bahkan tragedi dalam perjalanan sejarah bangsa. Walaupun demikian "the show must go on".

Dengan pelemahan lembaga ini, dampaknya sangat luar biasa, tampak terjadi sikap permisif terhadap prilaku korupsi, terlebih-lebih di kalangan high politic. Seperti dipahami korupsi mengakibatkan biaya: lingkungan alam, ekonomi dan sosial kultural amat sangat mahal.

Dalam konteks ini, Kita menjadi teringat akan ulasan para sosiolog yang mendalami korupsi dengan sebutan:  lingkaran setan korupsi - vicious circle of corruptions -.

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, lingkaran setan korupsi untuk sederhananya berpangkal dari biaya politik yang mahal, sangat mahal, sehingga elite yang terpilih harus mengembalikan " dana investasi " politiknya. Cara yang dianggap paling mudah melalui korupsi dengan berbagai modusnya, korupsi kekuasaan dalam berbagai kebijakan, perdagangan pengaruh - trading influence - dan cara tradisional " menggangsir " uang negara.

Biaya perolehan kekuasaan yang mahal,  dipertemukan dengan pragmatisme kehidupan yang meluas, di samping nilai feodal yang tetap kuat dan munculnya fenomena neo feodalisme. Dalam sejarah perjalanan budaya negeri ini, feodalisme nyaris melekat dengan korupsi, dengan beberapa pengecualian di sana-sini.

Ironinya dan bahkan tragisnya, kekuatan dashyat korupsi mampu mengkooptasi nyaris secara sempurna kekuatan masyarakat sipil: pers yang independen, gerakan LSM, komunitas intelektual.

"Buah - hasilnya" sama-sama dirasakan kemerosotan proses demokrasi, sebagian pengamat menyebutnya proses demokrasi yang cacat, persaingan amat keras dalam kompetisi politik karena sering didasari oleh bawah sadar rasa takut kehilangan kekusaan dan atau tidak berkesempatan menikmati " gelang emas kekuasaan" ( meminjam istilah l salah seorang Bapak Pendiri dan Presiden Pertama AS George Washington ).

Secara kultural terjadi politik krumunan - political crowd - yang umumnya sarat vested interest , dipenuhi oleh manusia rapat umum - the man of public meeting -  bukan manusia penganalisa - the man of analisys - ( meminjam pendapat Dr.Daoed Joesoef ). Konsekuensinya, lanskap politik sarat dengan demagogi, ulasan palsu, hoax dan bahkan ujaran kebencian, jauh dari kompetisi: ideologi, gagasan, idealisme, visi, misi dan strategi cerdas mencerahkan. Biaya sosial dan kultural yang amat mahal dari korupsi yang sebenarnya merupakan musuh besar bersama bangsa, karena daya rusaknya yang luar biasa.