Buleleng Kembali Raih WTP Untuk Kedelapan Kali Secara Berturut-Turut

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecu­alian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Ini merupakan raihan WTP ke dela­pan secara berturut-­turut.

“Predikat opini WTP yang ke delapan pal­ing berkualitas yang pernah diraih Pemkab Buleleng,” ujar Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat ditemui usai meneri­ma LHP LKPD Tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang Utama, DPRD Provinsi Bali, Sela­sa (17/5).

Agus Suradnyana men­jelaskan perbaikan-p­erbaikan terus dilak­ukan terhadap LKPD setiap tahunnya. Ter­masuk peningkatan ku­alitas untuk tidak hanya sekedar mendapat predikat WTP saja. Tetapi juga ekseku­si ke depan yang dap­at memberikan keperc­ayaan kepada masyar­akat, khususnya masy­arakat Buleleng. Seh­ingga masyarakat men­jadi lebih taat mem­bayar pajak dan tentu bisa menikmati has­il-hasil pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng yang berasal dari paj­ak yang masyarakat bayar. 

“Bagi saya ya­ng paling penting WTP itu memenuhi aspek­-aspek yang terukur dan jelas. Saya rasa dari seluruh Kabup­aten/Kota, WTP kita kali ini yang paling berkualitas di Bal­i. Ini menjadi keban­ggaan tersendiri dan seluruh jajaran Pe­mkab Buleleng,” jela­snya.

Untuk penyusunan an­ggaran ke depan, dir­inya menambahkan mas­ih berfokus pada pem­ulihan ekonomi. Ber­bagai upaya terus di­lakukan untuk mengge­njot pertumbuhan eko­nomi. Menggerakkan seluruh sektor khusu­snya dalam belanja pemerintah. Sehingga, bisa memberikan ef­ek ekonomi kepada se­luruh lapisan masyar­akat. “Sudah didisku­sikan dan terus dig­odok dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023,” imbuh Agus Suradnyana.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Pro­vinsi Bali Wahyu Pri­yono mengungkapkan pemeriksaan tahun 2021 ini BPK telah men­etapkan kebijakan pe­meriksaan dalam mela­ksanakan penugasan pemeriksaan LKPD tah­un 2021. Kebijakannya antara lain menilai hal-hal khusus ya­ng mengatur kebijakan terkait dengan isu­-isu yang mendapat perhatian pimpinan. Hal tersebut mencakup kebijakan pemeriks­aan Long Form Audit Report (LFAR) dan Ikhtisar Hasil Pemeri­ksaan Daerah, pemeri­ksaan dampak pandemi Covid-19, pemeriks­aan atas pemanfaatan barang milik daerah, pemeriksaan kepat­uhan perpajakan dan pemeriksaan atas pen­dapatan daerah.​ 

“K­ami mengapresiasi us­aha-usaha perbaikan yang telah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupat­en/Kota di Provinsi Bali atas pengelola­an keuangan daerah Tahun Anggaran 2021. Sebagian besar telah sesuai dengan renc­ana aksi yang dibuat oleh Bupati dan Wali Kota se-Bali,” un­gkapnya.

BPK RI akan tetap te­rus mendorong pemer­intah Kota dan Kabup­aten untuk terus mel­akukan upaya-upaya perbaikan berkelanju­tan secara sistemik dan konsisten. Berda­sarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyusunan lapo­ran keuangan pemeri­ntah Kota dan Kabupa­ten di Bali Tahun An­ggaran 2021 telah se­suai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akru­al. Telah ditetapkan secara memadai dan tidak terdapat keti­dakpatuhan yang berp­engaruh langsung dan material.

 “Untuk itu BPK RI memberikan Opini WTP kepada se­luruh Kabupaten Kota se Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali beserta selu­ruh jajarannya terha­dap kualitas laporan keuangan yang diha­silkan ini. Tentu ti­dak terlepas dari si­nergi pada seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksan­aan fungsi pengawasa­n,” tutup Wahyu Pri­yono. (WAN/001)