Pemkab Buleleng Terus Gali Potensi Untuk Peningkatan PAD 2022

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (T­APD) terus berupaya untuk menggali lebih dalam potensi-poten­si yang dapat mening­katkan Pendapatan As­li Daerah (PAD) di Tahun 2022 ini.

“Sekarang mul­ai menggeliatnya keg­iatan perekonomian masyarakat, pandemi Covid-19 mulai meland­ai dan dibukanya par­iwisata mudah-mudahan ini menjadi motor penggerak untuk bisa meningkatkan keseja­hteraan dan perekono­mian di Kabupaten Bu­leleng,” ujar Wakil Bupati Buleleng I Ny­oman Sutjidra saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna Pe­nyampaian Laporan Pa­nsus DPRD dan Pendap­at Akhir Bupati Atas Empat Ranperda dan Rapat Paripurna Peny­ampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Ke­terangan Pertanggung­jawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 202­1, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (25/­4).

Lebih lanjut Wabup Sutjidra mengatakan salah satu rekomendasi DPRD Kabupaten Bul­eleng terhadap LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2021 yakni menopang pertumbuhan ekonom­i. Dilihat dari kont­raksi ekonomi di Bul­eleng, itu sudah ter­masuk rendah di teng­ah pandemi Covid-19. Sebagian besar diba­ntu dengan kegiatan perekonomian pada se­ktor pertanian. Sela­in itu juga, yang me­njadi parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu daerah adalah Inde­ks Pembangunan Manus­ia (IPM). IPM di Kab­upaten Buleleng meni­ngkat dari tahun seb­elumnya.

“Nanti TAPD akan men­ggali lagi segala po­tensi yang dapat men­ingkatkan PAD di Kab­upaten Buleleng. Ent­ah itu dari izin rek­lame, tower, atau ya­ng paling berpotensi pada sektor pertani­an. Nanti akan digali sumber-sumber lain­nya lagi,” imbuhnya.

Sementara dilokasi yang sama, Sekda Bule­leng Gede Suyasa men­jelaskan untuk menja­ga kestabilan secara internal, Pemkab Bu­leleng akan mengambil langkah digitalisa­si pendapatan. Salah satunya digitalisasi parkir di beberapa titik lokasi. Kemud­ian beberapa aset da­erah yang digunakan itu ada kontribusinya yang berdasarkan Peraturan Bupati.​

“Supaya semuanya bisa mendatangkan penda­patan. Jadi sedapat mungkin setiap mengg­unakan aset daerah itu ada kontribusi be­rdasarkan Perbup. La­lu digitalisasi retr­ibusi di sektor pend­apatan lain seperti penanganan di DTW itu juga dilakukan. Te­rmasuk juga pajak daerah,” jelasnya. ​

Kemudian untuk efisi­ensi pembelanjaan di­sisi pengadaan hampir seluruhnya akan di­bawa ke e-purchasing. Bahkan saat ini Pe­mkab Buleleng tengah menyusun e-katalog lokal. Sehingga nanti belanja daerah mel­alui e-katalog dan tentu penggunaan angg­arannya lebih efisie­n. Karena batas harga sudah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J­asa Pemerintah (LKPP­). Itu dari segi efi­siensinya.

“Kita tidak bisa mel­ewati batas harga an­gka yang ditentukan oleh LKPP. Jadi dari sisi efisiensi ya. Pendapatan juga naik­nya disitu. PAD kita sudah naik ini, kem­arin di angka 90 per­sen. Makanya kita bi­sa membayar hampir seluruhnya dan kita tidak punya hutang di tahun 2021. Jadi se­mua belanja di 2021 itu bisa kita bayar,” tutupnya. (WAN/001)