Oleh Jro Gde Sudibya
Dalam catatan sejarah pembangunan candi ini, visi pemimpin yang membangunnya, candi ini tidak dimaksudkan untuk tujuan yang maha luas itu. Ini berarti, rencana di atas memberikan " beban "kesejarahan di luar kapasitas kepemimpinan yang membangunnya. Akibatnya, akan mudah melahirkan bias kesejarahan akan peran sang tokoh pendiri, yang bisa melahirlan "kekacauan" sejarah.
Upaya pemerintah di atas sangat patut diapresiasi, yang melahirkan citra keluar, bagaimana toleransi, penghargaan terhadap kelompok minoritas (istilah yang tidak dikenal dalam terminologi Bapak Pendiri Bangsa ), terjadi, dalam realitas politik yang sarat dengan nuansa SARA dan prasangka yang menyertainya.
Dan prasangka SARA ini, dijadikan instrumen dalam kompetisi kekuasaan. Kompetisi kekuasaan yang dinilai oleh sementara pihak, dilandasi bawah sadar ketakutan kehilangan kekuasaan dan atau kehilangan kesempatan berkuasa. Sehingga kompetisi kekuasaan menjadi begitu keras, nyaris antara hidup dan mati. Kompetisi tanpa akal sehat, menghalalkan semua cara dan nir etika.
Timbul pertanyaan kritis, karena Borobudur dan juga Prambanan telah dikenal mendunia, pengambilan kebijakan di atas diletakkan dalam komteks turistik, menjadikan keduanya sebagai time mover untuk menggerakan kembali industri pariwisata nasional secara lebih cepat. Karena disadari, pertumbuhan industri pariwisata yang cepat merupakan cara tercepat dan termurah untuk economic rebound pasca 2 tahun ekonomi terpuruk akibat pandemi.
Dari ulasan singkat di atas, semestinya umat Hindu dan Budha memberikan respons sewajarnya, tanpa antusiasme berlebihan, di samping terus mengasah diri untuk melihat diri ke dalam, melalui Tapa, Brata, Yoga, Samadhi, Dharana, Dhyana, Samadi, penumbuhan kesadaran Sat Chit Ananda, yang kemudian mampu melahirkan viveka, kecerdasan holistik yang tercerahkan, dalam menapaki strategi, tipu daya, pencerahan palsu di dunia yang maya ini.
*) Jro Gde Sudibya, ketua FPD (Forum Penyadaran Dharma).