Batal Demo, FBB Usulkan Lima Poin dan Stimulus untuk Bangkitkan Pariwisata Bali

Denpasar (Atnews) - Forum Bali Bangkit (FBB) yang tergabung sekitar 34 perkumpulan pelaku pariwisata Pulau Dewata sementara waktu batal melaksanakan aksi demo. Padahal rencana demo itu dilakukan secara damai agar mendapatkan respon lebih cepat dari pemerintah.

Oleh karena, pariwisata Bali memberikan  kontribusi devisa besar kepada negara mencapai Rp 75 triliun per tahun dalam kondisi yang normal.

FBB setelah difasilitasi bertemu dengan Gubernur Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Komisi X DPR. "Diharapkan mendapatkan respon cepat, kondisi Bali tidak baik - baik saja, hanya 45 wisatawan asing yang masuk setelah buka border diberlakukan," kata Ketua Forum Bali Bangkit Yoga Iswara di Denpasar, Selasa (21/12).

Selanjutnya pihaknya akan menyampaikan dan mengusulkan lima poin kebijakan pariwisata kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Dinas Pariwisata Bali bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali,  dengan puluhan pelaku industri pariwisata di Pulau Dewata terutama dengan FBB yang berencana melakukan aksi demonstrasi.

Lima poin yang akan diusulkan mengenai kebijakan visa, karantina, penerbangan, kerjasama dengan semua negara bukan hanya 19 negara yang sudah ditentukan serta asuransi.

Selain itu, penanganan Covid-19 ada pemberlakuan khusus apalagi sebagai tuan rumah KTT G20. Pertemuan itu dapat memberikan kesamaan pandangan terhadap sektor pariwisata setelah dua tahun dilanda pandemi.

"Perspektif yang patut disamakan untuk mencari solusi terbaik, sudah dua tahun terpuruk kini agar pariwisata bisa bangkit," ujarnya.

Meskipun Bali disterilkan dari resiko penularan Covid-19 dengan kebijakan pembatasan-pembatasan. Ia meminta agar ada stimulus sektor pariwisata dalam bentuk apapun, termasuk bansos bagi pekerja pariwisata. Masyatakat Bali 60 persen bergantung pada pariwisata.

Sementara itu,  Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengharapkan Bali bisa sebagai Pulau Karantina.

"Karantina di Bali mengunakan pola wilayah atau Pulau Bali sebagai pulau karantina dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel yang sudah tersertifikasi CHSE," ujarnya.

Poin lainnya, membuka kemudahan E-Visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perorangan tanpa harus melalui penjamin koorporasi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau membuka kembali aplikasi VOA dan free visa khususnya untuk negara-negara dengan resiko rendah atau low risk.

Misalnya dengan membuka pintu bagi wisatawan Australia minimal asal Sydney dan Melbourne sebagai awal kebangkitan pariwisata Bali. Dikarenakan kedatangan wisatawan Australia cukup besar ke Bali, biasanya mencapai 1,2 juta orang per tahun.

Pelaku pariwisata juga menyarankan perubahan regulasi penerbangan ke Bali agar tidak harus hanya menggunakan penerbangan langsung. 

Alasannya, Bali merupakan tujuan wisata negara di seluruh dunia yang memerlukan penerbangan dengan stop over atau transit karena kapasitas pesawat dan jarak tempuhnya.

Ketua DPD PUTRI Bali I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha ikut meminta agar ada penerbangan internasional mendarat lewat Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sementara penerbangan internasional ke Indonesia baru melalui Jakarta. 

Bali selain memliki bandara yang memadai, tempat karantina juga memadai. Upaya itu agar masyarakat Bali mendapatkan benefit ekonomi di tengah keterpurukan selama dua tahun pandemi.

Begitu pula, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB), Wayan Puspa Negara tetap menjaga kondusifitas Bali sebagai destinasi pariwisata. 

Namun pihaknya tetap akan melakukan respon yang terukur bila belum ada kebijakan dan keadaan yang mendukung bagi sektor pariwisata hingga akhir tahun. "Kini masih menunggu perkembangan hingga akhir tahun 2021," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah memberikan penanganan khusus bagi Bali terkait pemulihan pariwisata di masa pandemi Covid-19 ini. 

Mengingat, Bali merupakan wajah pariwisata Indonesia yang mampu mendatangkan devisa yang tidak sedikit bagi negara.

 "Bali bisa dikatakan sebagai wajah dari pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Namun dalam dua tahun terakhir, Bali sudah menerapkan  CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Sustainability, and Environment) atau standar protokol kesehatan dengan sangat baik sehingga angka penyebaran Covid pun sudah sangat menurun. Oleh karena itu kami menilai tidak Apple to apple jika Bali disamakan dengan Jawa," papar Dede saat pertemuan dengan Sekda Prov. Bali Dewa Indra,  Dinas Pariwisata Bali dan seluruh pelaku Pariwisata, di Denpasar, Bali, Senin (20/12). 

Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk menambah stimulus bantuan ekonomi untuk Bali terutama dalam rencana pertemuan G20. Stimulus yang diberikan bisa dalam bentuk apapun, misalnya keringanan bayar listrik, pajak, BPJS dan lainnya yang berkaitan pengeluaran pengusaha. "Saya yakin pemerintah tahu yang mana jadi prioritas," ungkapnya. 

Selain itu, Komisi X DPR juga menyarankan untuk membuka pintu bagi wisatawan minimal asal Sydney dan Melbourne yang diyakini Dede akan bisa mempercepat recovery kondisi Pariwisata Bali. (GAB/ART/001)