YPLP PGRI Badung Dorong Pemerintah Ajak Anak Bangsa Pilih Sekolah Vokasi

Badung (Atnews) - Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Badung I Made Gde Putra Wijaya mendorong pemerintah agar mengajak anak bangsa menempuh dan memilih sekolah kejuruaan (vokasi).

Upaya itu agar lulusannya sudah memiliki ketrampilan (skill) yang dijadikan bekal lulusan sekolah bila tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi.

Apabila mereka berkehendak melajutkan perguruan tinggi dalam meningkatkan ketrampilannya, Bali juga sudah ada banyak pilihan perguruan tinggi baik taraf nasional dan berkelas dunia.

"Upaya itu agar lulusan tingkat menengah memiliki kesempatan kerja yang tinggi dan mengurangi angka pengangguran dalam usia produktif," kata Putra Wijaya di Badung, Senin (22/11).

Oleh karena, kebutuhan industri dan dunia usaha kini berbeda pendekatannya dalam pemilihan sumber daya manusia (SDM), di tengah perkembangan teknologi maupun dampak pandemi Covid-19.

Untuk itu, memang dibutuhkan SDM yang terampil dan skill yang unggul, berdaya saing dan berkarakter yang kuat.

SDM yang dihasilkan pun, sebaiknya dioptimalkan diserap dalam negeri dalam mendukung kemandirian bangsa dan negara menuju Indonesia Maju generasi emas 2045.

Mengingat banyak peluang kerja terampil dalam negeri, masih didatangkan dari luar negeri, seperti daerah pertambangan Sulawesi dari TKA China.

Dalam mewujudkan hal itu, pendidikan vokasi memang membutuhkan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah.

Namun Putra Wijaya mantan Kepala SMK PGRI 1 Badung belum merasakan adanya dukungan optimal dari pemerintah daerah Bali sejak sekolah tingkat menangah (SMA)/SMK dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Bali.

Justru, pemerintah lebih dominan memberikan anggaran APBD kelada sekolah negeri. Padahal sekolah swasta memiliki fasilitas yang cukup dalam mencerdaskan anak bangsa.

"Perhatian ini perlu ditingkatkan agar sekolah swasta bisa optimal dalam mecerdaskan anak bangsa," ungkapnya.

Hal itu dalam menghindari kelebihan siswa yang ingin masuk sekolah negeri.(ART/001)